Konser Musik Membawa Maut

KONSER musik kembali memakan korban. Kali ini, tiga orang pemuda tewas usai menonton konser musik Pas Band dan J Rock di Stadion Sangkuriang, Cimahi, Sabtu (23/6) malam. Mereka berdesak-desakkan dengan ribuan penonton lainnya saat keluar dari stadion. Namun pintu keluar yang sempit ditambah dorongan dari penonton di belakang membuat banyak orang berjatuhan dan terinjak-injak.
Kejadian seperti ini bukanlah yang pertama kali. Tentu masih segar dalam ingatan, konser musik Sheila on7 di GOR Saburai Lampung, menelan korban 4 orang. Itu terjadi karena balkon yang dipadati penonton roboh. Tahun 2004, lagi-lagi konser Sheila on7 di Stadion berakhir penuh duka. Empat penggemar berat band asal Yogyakarta itu menemui ajal saat pulang berdesak-desakan.
Yang paling heboh adalah saat Ungu konser di Pekalongan, akhir tahun lalu. 10 orang tewas lima personel band papan atas Indonesia ini meninggalkan panggung. Para penonton yang hendak meninggalkan stadion saling berebut keluar.
Lalu sebelum kejadian di Cimahi, konser The Titans, band pecahan Peterpan, pun menelan korban. Jangan sebut konser yang rusuh dan diwarnai perkelahian antarpenonton. Peristiwa semacam itu paling sering terjadi.
Lantas mengapa kejadian itu terus berulang? Apakah para penyelenggara pertunjukan musik tidak pernah berkaca dari pengalaman? Atau memang mereka tidak mau tahu, karena yang ada dalam pikiran mereka konser sukses dan menghasilkan uang.
Semestinya mereka tidak seperti itu. Mengutip pernyataan Adri Subono, promotor beken pertunjukan musik, bahwa penyelenggara pertunjukan harus menomorsatukan keselamatan penonton. Selain itu, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, tempat konser dan kapasitasnya. Ini agar penonton dan pengisi acara mendapatkan kenyamanan saat pertunjukan berlangsung. “Kita harus melihat sarana gedung apakah sudah lengkap seperti pintu masuk dan keluar,” kata Adri.
Tak lupa soal keamanan. Penyiagaan aparat keamanan yang cukup, juga cukup menentukan untuk mengatur arus penonton. “Jangan lupa kita harus menyiapkan para medis yang cukup, ambulans, dan rumah sakit terdekat sehingga bila terjadi sesuatu kita sudah siap,” begitu petuah Adri, Bos Java Musikindo itu.
Sayangnya petuah semacam ini hanya masuk telinga kanan langsung keluar dari telinga kiri. Faktor pintu keluar yang sering menjadi pemicu jatuhnya korban, ternyata tak pernah diperhitungkan penyelenggara konser. Pintu masuk-keluar stadion atau GOR di seluruh Indonesia tak memadai untuk menampung ribuan penonton yang bagai air bah menyerbu ingin pulang lebih dulu. Ibarat bottle neck, semua mampat di mulut botol, sehingga yang terjadi adalah korban terus berjatuhan, dan kita tidak pernah belajar dari sejarah.
Kejadian ini juga sesungguhnya menyiratkan bahwa kita tidak memiliki gedung kesenian atau pertunjukan yang layak. Karena tidak ada lagi tempat, akhirnya stadion atau gedung olahraga, yang jelas-jelas bukan untuk pertunjukan musik, terpaksa disulap jadi arena konser dengan risiko yang sangat tinggi.
Aparat keamanan yang berjaga maksimal sekalipun tidak akan sanggup mengatasi luapan massa yang sudah letih dengan emosi tidak yang stabil. Pada akhirnya, korban jiwa pun melayang sia-sia.
Lebih jauh dari itu, kegilaan penonton pada grup band idolanya menyiratkan saat ini terjadi krisis teladan. Tidak ada lagi tokoh yang bisa dijadikan panutan, sehingga lewat musiklah mereka mencari idola baru. Mereka rela menghabiskan waktunya untuk menonton idola mereka, walau berdesak-desakan, bahkan mati. Hanya tak pernah diberitakan, ada idola yang mau mati demi penggemarnya. (*)

Antara Pilkada Jakarta dan Cimahi

Ini Sorot pertama yang saya buat setelah pulang bertugas dari Batam. Sorot adalah rubrik opini, analisis, pandangan, pemikiran, pendapat, yang ditulis para asisten redaktur, redaktur, Korlip, Manprod, Redpel, dan Pemimpin Redaksi Tribun Jabar. Saya sudah menulis Sorot sejak tahun 2004, sejak masih asisten redaktur.  Sorot saya kali ini menyoroti Pilkada Jakarta dan Cimahi. Perbandingan pada pelaksanaan dua pilkada di dua daerah berbeda ini cukup menarik diamati. Jakarta sebagai ibukota negara dengan jumlah penduduk 7 juta jiwa lebih, ternyata hanya bisa memunculkan dua pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Sementara Kota Cimahi, yang jumlah penduduknya hanya 530 ribu jiwa, bisa melahirkan 4 pasang bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Ini dinamika politik, terutama lokal, yang menarik disimak. Sorot di bawah ini dimuat di Tribun Jabar edisi Rabu 13 Juni 2007.

====
Antara Pilkada Jakarta dan Cimahi

ADA hal menarik jika kita membandingkan antara penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta dan Kota Cimahi yang prosesnya hampir bersamaan. Dari berbagai hal, tentu Jakarta tidak bisa dibandingkan dengan Kota Cimahi. Namun dari sisi dinamika politik dan berdemokrasi, bolehlah dibandingkan satu sama lain.

Sebagai ibukota negara, pusat kekuasaaan, dan tempat berkumpulnya politisi nasional, tentu penyelenggaraan pemilihan Gubernur Jakarta menyedot perhatian secara nasional. Tak heran, kekuatan-kekuatan politik pun bertarung untuk memperebutkan posisi Jakarta Satu.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, sampai bulan Maret 2007, jumlah penduduk DKI Jakarta sebanyak 7.544.242 jiwa. Dari jumlah warga itu, jumlah pemilih sementara adalah 5.637.300 orang atau paling banyak 6 juta orang.

Ironisnya dari sekian banyak potensi warga, ternyata Jakarta hanya mampu menelurkan dua pasang bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Kita ketahui bersama, tingkat pendidikan warga Jakarta lebih tinggi dibanding daerah lain, termasuk Kota Cimahi. Dalam hal ini, adagium pendidikan yang lebih tinggi menyiratkan pemahaman demokrasi yang juga tinggi tak berlaku.

Hanya Fauzi Bowo-Prijanto dari Koalisi Jakarta serta Adang Daradjatun-Dani Anwar dari PKS yang maju. Hingga tengat terakhir pendaftaran, lobi-lobi politik begitu deras mengalir. Bagaimana pasangan Sarwono Kusumaatmadja-Jeffrie Geovanie yang diusung PAN dan PKB tiba-tiba bisa batal mencalonkan diri, karena tidak ada lagi partai pendukung setelah PAN terbetot masuk dalam pusaran dukungan Koalisi Jakarta. Itu menunjukkan betapa kuatnya lobi politik dan kepentingan bermain.

Dengan hanya dua pasang calon, dan tipisnya peluang calon independen untuk ikut bertarung, sudah bisa ditebak dari sekarang siapa yang berpeluang lebih besar untuk memenangkan Pemilihan Gubernur Jakarta. Bisa ditebak pula, warga yang tidak ikut memilih alias golput (golongan putih) semakin banyak, karena tidak memiliki calon alternatif kecuali dua pasangan itu.

Coba bandingkan dengan Kota Cimahi, kota kecil mungil yang dihimpit Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Penduduk Cimahi, menurut BPS tahun 2005, kurang dari sepuluh persen penduduk Jakarta, hanya berjumlah 509.189 jiwa. Sementara warga yang memiliki hak pilih dalam Pilkada September mendatang sekitar 353.388 orang. Dari sisi pendidikan, bisa jadi warga Cimahi lebih rendah tingkat melek intelektualnya dibanding Jakarta.

Tapi dari sisi dinamika politik dan demokrasi, boleh diadu. Hingga batas terakhir pendaftaran, Cimahi berhasil memunculkan empat pasang, sekali lagi empat pasang, bakal calon wali kota dan wakil wali kota. Sungguh suatu proses demokrasi yang menarik. Ada pasangan Itoc Tochija-Edi Rahmat yang diusung Partai Golkar-PDIP. Lalu Iwa Karniwa-Diah Nurwitasari dari PKS, Ahmad Pawennei-HM Syambas yang diusung PPP-Partai Demokrat, serta pasangan kejutan Kol Art Effendi-Asep Taryana yang diusung Koalisi Sederhana.

Ini berarti warga Cimahi memiliki banyak alternatif untuk menentukan pilihannya. Warna-warni dan beragam, begitu kira-kira calon pemimpin Kota Cimahi di mata para pemilih. Kemunculan empat pasang bakal calon ini juga sedikit banyak mengubah peta politik dan kekuatan riil massa di Cimahi. Selama ini, Itoc Tochija sebagai incumbent Wali Kota Cimahi, bisa disebut leading, memimpin.  Ia sudah ngetop lebih dulu.   Seandainya hanya dua pasang calon yang maju dalam Pilkada, peluang Itoc untuk menduduki kembali kursi walikota terbilang mudah. Bukan mengecilkan kekuatan PKS yang begitu fenomenal di Cimahi. Namun kedudukan Itoc sebagai incumbent benar-benar sangat menguntungkan posisinya menghadapi Pilkada.

Beragam program bantuan pemerintah bisa dengan mudahnya dibelokkan menjadi bantuan Itoc. Dan ini jelas menggunakan uang rakyat, uang APBD. Hal yang tidak bisa dilakukan oleh kandidat lain.

Tapi dengan kemunculan dua pasang bakal calon lainnya, peta sedikit bergeser. Pertarungan di Cimahi bukan lagi hanya milik koalisi Partai Golkar-PDIP dengan PKS, tapi juga milik partai-partai lainnya yang juga berkoalisi, bahkan dengan partai-partai kecil.

Setidaknya suara partai besar seperti Golkar sedikit tergembosi dengan hadirnya pasangan kejutan, Kolonel Art Effendi-Asep Taryana.  Asep Taryana adalah kader Partai Golkar. Ia memiliki basis massa yang mengantarkannya ke kursi DPRD Kota Cimahi. Setidaknya, di wilayah Cimahi Selatan, nama Asep Taryana cukup berkibar. Sementara Effendi berasal dari TNI. Jejak historis TNI memang cenderung ke Partai Golkar. Namun sejak reformasi, TNI perlahan mundur dari dunia politik dan membebaskan keluarga TNI menentukan pilihannya sendiri. Setidaknya Effendi bisa meraup suara lewat jejaring keluarga besar militer. Karena kita tahu, Cimahi merupakan kota militer dan sebagian besar warganya, kalau bukan anggota TNI, ya  memiliki keterkaitan dengan institusi militer.

Bagaimana dengan Ahmad Pawennei dan HM Syambas yang diusung Partai Demokrat dan PPP? Pasangan ini juga tidak bisa dianggap remeh. Basis massa Demokrat dan PPP adalah massa yang loyal. Latar belakang dunia usaha yang digeluti Ahmad Pawennei bisa menghasilkan suara dari kalangan pengusaha. Bahkan Pawennei bisa pula menggembosi suara Golkar. Karena anaknya, Arif Pawennei, adalah Bendahara Golkar. Rasanya sulit bagi Arif untuk tidak mendukung sang bapak. Sementara HM Syambas, sebagai orang yang besar di lingkungan pesantren, bisa meraup suara dari kalangan ulama, santri, dan pesantren di Cimahi, kalangan yang selama ini terus didekap Itoc.

Proses Pilkada masih panjang. Hari-hari menuju pemilihan tentu bakal menjadi hari-hari yang panas, kian memanas.  Black campaign, kampanye ilegal, deklarasi dukung-mendukung, perang opini, bakal menjadi tontonan warga Jakarta dan Cimahi.

Di luar itu semua, kita berharap, Jakarta dan Cimahi akan memiliki pemimpin yang adil, mampu menyejahterakan warganya, memayungi seluruh elemen masyarakat bukan hanya partai yang mengantarkannya ke posisi gubernur atau wali kota. Tanpa dukungan masyarakat, mustahil pembangunan akan berlanjut. (*)

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!