Menguji Hasil Diklat Sebulan

RAMADAN telah berlalu. Kaum Muslimin merayakan kemenangannya mengekang hawa nafsu dengan Idul Fitri. Orang-orang kota pun mudik atau pulang ke udik, untuk merayakan kemenangan itu bersama sanak-keluarga di kampung kelahiran.

Ketika Bandung ditinggal pergi para perantau lokal dan interlokal, suasana sangat lengang. Jalan raya serasa milik seorang. Tapi itu pun tak lama. Giliran pribumi asli Bandung dan sekitarnya yang menyerbu masuk ke pusat kota. Tempat-tempat wisata dan rekreasi jadi tujuan utama.

Kemacetan pun kembali terjadi. Gerundelan, kalau tidak dibilang caci maki, pun kadang kembali terlontar dari mulut yang sebulan sebelumnya terjaga benar. Padahal, puasa masih terasa di tenggorokan. Tapi baru sehari lepas, serasa hidup merdeka. Merdeka makan enak, merdeka makan banyak, dan merdeka lain-lain.

Sesungguhnya, hari-hari mendatang ini merupakan hari yang berat. Karena hasil pendidikan dan latihan (diklat) sebulan penuh bakal diujikan. Sejauh mana kesuksesan seseorang berpuasa, bisa terlihat di hari-hari selepas Ramadan ini.

Jangan sampai hawa nafsu, sebagai elemen yang paling ditahan saat berpuasa, merajalela kembali. Siapapun mereka yang lulus diklat Ramadan, tak peduli pejabat hingga rakyat jelata, seharusnya bisa menunjukkan perilaku yang baik atau akhlakul karimah.

Kebiasaan-kebiasaan buruk pra-Ramadan harus pupus. Mencuri uang rakyat, mencuri hak rakyat, menginjak kaum duafa, sudah bukan lagi perilaku pejabat. Yang terbetik adalah kasih sayang dan berlaku adil terhadap sesama. Karena itulah nilai-nilai yang diajarkan Ramadan kepada kita semua.

Ketika kembali ke tempat pekerjaan masing-masing, ingatlah ajaran Ramadan yang lalu. Saat mata ini hendak bergerilya memandang yang bukan hak, palingkan ke arah yang hak. Ketika telinga ini hendak mendengar gosip murahan, tulikan pendengaran kita. Saat tangan ini hendak berlaku tidak adil, mengambil hak orang lain, ingatlah akan “kepedihan yang luar biasa” di akhirat kelak. Ketika mulut ini hendak membicarakan orang lain dan berghibah, menyombongkan diri, ingatlah bahwa itu sama saja dengan memakan bangkai saudara sendiri.

Seandainya nilai Ramadan bisa diterapkan seutuhnya dalam kehidupan selama sebelas bulan mendatang, sungguh indah hidup ini. Kesabaran menjadi makanan utama, keikhlasan menjadi sarapan pagi, kesalehan menjadi langkah sehari-hari, dan masih banyak lagi. Ah, sungguhkah kita termasuk orang-orang yang mencapai maqam fitrah? Semoga. (*)

Tribun Jabar, Selasa 16 Oktober 2007

Pancasila di Tengah Pertarungan Ideologi

TAHUN-tahun sebelum Reformasi pecah, setiap malam 30 September, masyarakat Indonesia selalu disuguhi tontonan wajib film Pemberontakan G30S/PKI. Film yang merupakan tafsir Orde Baru terhadap gerakan PKI itu menjadi semacam “textbook” yang kebenarannya harus diamini seluruh rakyat. Tak heran, jika isi otak para pelajar masa itu tentang peristiwa akhir September itu seragam, tak beda sedikitpun.

Begitupun keesokan harinya, tanggal 1 Oktober, selalu digelar upacara, mulai tingkat nasional hingga tingkat kecamatan, yang disebut sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Di tingkat nasional, biasanya upacara itu digelar di pelataran Monumen Pahlawan Revolusi di Lubang Buaya Jakarta.

Sungguh suatu upaya sistematis untuk menanamkan doktrin rezim Orde Baru kepada rakyatnya. Beda tafsir adalah haram, dan jika ada yang berani bersuara sumbang, tudingan subversif jawabannya.

Namun semenjak gelombang Reformasi menerpa negeri ini, pemutaran film dan kegiatan upacara bukan lagi kewajiban. Malah, bermunculan tafsir-tafsir baru atas fakta sejarah kejadian September 1965 itu.

Siapapun sepertinya berhak mengeluarkan bukti dan tafsir baru atas seluruh sejarah yang terjadi di masa Orde Baru, khususnya menyangkut G30S/PKI.

Hal itu sesungguhnya sah-sah saja. Bahkan sangat menguntungkan bagi para sejarawan di negeri ini. Karena, sumber-sumber yang selama Orde Baru bungkam, bisa muncul. Tinggal bagaimana para sejarawan memverifikasi kebenaran fakta itu untuk dijadikan bahan ajar pelajaran sejaran di sekolah-sekolah.

Di sisi lain, sembilan tahun pascareformasi membuat gamang fondasi negeri ini. Pemikiran-pemikiran baru, yang dulu diharamkan, dengan mudah menerobos di sela- sela kehidupan rakyat Indonesia. Nilai-nilai kemasyarakatan pun semakin aus, serba permisif, dan cair.

Dulu, butir-butir Pancasila yang harus dihapal siswa sekolah, secara tidak langsung mengajarkan budi pekerti dan rasa setia kawan serta gotong royong yang tinggi. Namun globalisasi secara tidak langsung menggerus nilai dan norma kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila seolah dilupakan. Butir-butir Pancasila tak lagi ampuh untuk mendidik budi pekerti seorang siswa sekolah.

Tak heran, belakangan ini, muncul kekhawatiran dari sejumlah kalangan, khususnya kaum nasionalis, tentang dasar negara Indonesia, Pancasila. Serbuan dahsyat ideologi barat mengaburkan nilai budaya dan nasionalisme bangsa ini.

Hari ini, 1 Oktober, hari yang biasa diperingati rezim Orde Baru sebagai Hari Kesaktian Pancasila dan belum pernah dicabut pemerintah pasca-Soeharto. Dalam konteks yang lain, Pancasila memang sakti, walau mulai dilupakan, tapi masih kokoh menjadi fondasi bangsa ini.

Sejatinya, Pancasila adalah rumah ideologi yang ideal di Indonesia. Di tengah pertarungan ideologi Barat dan Timur, Pancasila mampu menengahi dan menjembatani seluruh ideologi, pemikiran, dan kepentingan. Setidaknya untuk Indonesia saat ini, Pancasila sudah teruji sebagai sebuah dasar negara. Dan sepatutnya, kita berterima kasih kepada pencetus, pencipta Pancasila ini, bukan melupakannya. (*)

Tribun Jabar, Senin 1 Oktober 2007